Wakil Ketua Banggar DPR RI Edhi Baskoro Yudhoyono (kiri) saat rapat pembahasan RAPBN 2023 bersama tim ahli Kementerian Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/6/2022). Foto: Prima/nvl

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhi Baskoro Yudhoyono meminta, program prioritas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023 tidak memaksakan pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru, apabila keuangan negara tidak optimal sebaliknya pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

"Bagaimana tentang pembangunan IKN, kami tidak 'apriori' dengan keputusan negara, membangun ibukota Nusantara ini. Tapi tolong direncanakan dengan bijak," ujar legislator yang akrab disapa Ibas itu dalam rapat pembahasan RAPBN 2023 bersama tim ahli Kementerian Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Menurutnya, pembangunan IKN akan menyedot anggaran yang sangat besar, dan tentunya akan berdampak kepada program pemerataan pembangunan nasional yang juga bagian dari program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga jika kedua program prioritas itu dijalankan secara bersamaan dirinya khawatir, akan terjadi peningkatan terhadap hutang negara.

"Apakah diharuskan kita menyedot anggaran negara yang begitu besar untuk IKN saja? ketimbang kita harus melakukan distribusi pemerataan pembangunan di seluruh tanah air. Dan kalau kita harus memaksakan dua-duanya besar dan tinggi, berarti hutang negara kita juga tinggi, yang akhirnya beban hutang negara antar generasi pun menjadi lebih luas," terangnya.

Oleh karena itu, Ibas menyarankan agar agar anggaran pembangunan IKN dapat dikaji ulang dengan menyesuaikan kemampuan keuangan negara. "Tolong itu juga menjadi diskusi dan perencanaan negara disesuaikan dengan keuangan negara tentu nya, agar kita tidak ada yang dikalahkan dari kacamata program prioritas dan non prioritas tersebut," tegas ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu. (tn/aha)